Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia resmi angkat bicara soal fenomena pembatasan dan sensor terhadap karya seni yang belakangan ramai terjadi di Indonesia. Melalui unggahan resmi di akun Instagram mereka, Komnas HAM menegaskan bahwa segala bentuk sensor dan intimidasi terhadap ekspresi seni merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dongker dan Sukatani Jadi Sorotan
Komnas HAM secara eksplisit menyebut band Dongker dan Sukatani sebagai contoh nyata ancaman terhadap kebebasan berekspresi di dunia musik Indonesia. Dongker, band asal Bandung dengan album Melankolia Radikal yang lirik-liriknya menyentuh isu sosial dan politik, diketahui telah batal tampil di sejumlah event secara berturut-turut dalam waktu singkat, termasuk di Tigers Jaw Live Jakarta, Neverland, dan Gesrek Festival. Setiap pembatalan hanya disertai pernyataan “di luar kendali kami” tanpa penjelasan resmi lebih lanjut.
Sebelumnya, pada Februari 2025, band punk rock asal Purbalingga, Sukatani, mengalami tekanan yang lebih terbuka. Dua personelnya mengunggah video permintaan maaf kepada Polri dan menarik lagu “Bayar Bayar Bayar” yang liriknya menyinggung praktik pungutan liar oknum kepolisian. Publik mencurigai adanya intimidasi di balik tindakan tersebut, dan Propam Polri kemudian memeriksa sejumlah anggota Ditressiber Polda Jawa Tengah terkait dugaan itu.
Negara Wajib Melindungi Kebebasan Berekspresi
Mengacu pada Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2021, lembaga ini menegaskan bahwa negara dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan warga bebas berpendapat dan berekspresi tanpa rasa takut. Karya seni, pertunjukan musik, film, sastra, dan teater adalah media sah untuk mengartikulasikan pandangan sosial dan gagasan kritis yang tidak boleh disensor secara sewenang-wenang.
Komnas HAM juga menegaskan bahwa aparat harus mampu memastikan para pekerja seni dan budaya, termasuk penyelenggara acara, mendapatkan jaminan keamanan dari segala bentuk intimidasi dan gangguan dari pihak mana pun. Mekanisme perizinan keramaian pun tidak boleh dijadikan alat untuk membatalkan penampilan atau menyensor konten karya seni.
Pembatasan Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas
Komnas HAM tidak menutup kemungkinan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, namun menetapkan kriteria yang ketat. Merujuk pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta memenuhi unsur proporsionalitas. Pembatasan yang dilakukan secara subjektif atau hanya untuk merespons tekanan kelompok tertentu tidak dapat dibenarkan.
Komnas HAM menutup pernyataannya dengan seruan tegas: hentikan keberulangan pembungkaman pada karya seni, dan jamin kebebasan berpendapat serta berekspresi bagi seluruh warga Indonesia.


