Sabrang Mowo Damar Panuluh Masuk ke Lingkungan Kebijakan Pertahanan RI
Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang lebih dikenal publik sebagai Noe, vokalis band Letto, dilantik sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada Kamis (15/1/2026). Pelantikan ini berlangsung di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Noe termasuk dalam rombongan 12 tenaga ahli yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025, yang mencakup sejumlah pakar dari beragam disiplin ilmu. Dalam struktur DPN, para tenaga ahli bertugas memberikan dukungan pemikiran strategis serta masukan kebijakan yang relevan dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Dari Dunia Musik ke Lingkup Kebijakan
Noe dikenal luas di industri musik Indonesia sebagai vokalis band Letto yang telah berkarya sejak awal 2000-an, menghasilkan sejumlah lagu populer dan berpengaruh. Namun kiprahnya kali ini beralih ke ranah kebijakan strategis pertahanan nasional, menunjukkan bahwa keterlibatannya tidak hanya terbatas pada musik dan seni, tetapi juga merambah ke ruang pemikiran publik.
Karo Humas Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa pelantikan Noe dan tenaga ahli lainnya mempertimbangkan kompetensi profesional mereka, tanpa dikaitkan dengan faktor keluarga atau latar belakang non-institusional. Hal ini menurut pernyataan resmi Kemhan dilakukan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan nasional di berbagai bidang kajian.
Peran dan Kontribusi di Dewan Pertahanan Nasional
Sebagai Tenaga Ahli DPN, Noe bersama rekan-rekannya diharapkan dapat menyumbangkan analisis dan rekomendasi yang dibutuhkan dalam forum dan mekanisme kerja Dewan Pertahanan Nasional. Para tenaga ahli ini ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan disiplin ilmu dan pengalaman masing-masing untuk mendukung proses perumusan kebijakan strategis yang relevan dengan pertahanan negara.
Pelantikan Noe Letto menunjukkan dinamika baru dalam keterlibatan profil publik dari luar latar belakang militer atau birokrasi tradisional dalam struktur kebijakan pertahanan, sekaligus memperluas ruang diskusi mengenai rol seniman dan tokoh budaya dalam kerangka nasional yang lebih luas.
